Kemunculan jasa layanan transportasi online memang cukup mengguncang berbagai kalangan (terutama perusahaan taksi konvensional) beberapa tahun ini. Terobosan baru dalam bidang transportasi ini di satu sisi memberikan kemudahan bagi pengguna jasa transportasi dengan menawarkan kemudahan, kecepatan, serta harga yang kompetitif. Akan tetapi, kemunculan jasa ini juga berpengaruh pada pelaku bisnis transportasi konvensional. Mereka melihat ini sebagai saingan yang tidak sehat (dilihat dari pelayanan dan harga yang ditawarkan) yang mempengaruhi pendapatan mereka selama ini.

Persoalan ini kemudian menimbulkan gesekan antara kedua kubu. Dari beberapa sumber berita, kita bisa membaca tentang maraknya aksi demonstrasi untuk membubarkan layanan transportasi online tersebut. Antara lain demonstrasi awak angkot Magelang menolak transportasi online [1]. Tidak berhenti sampai disitu, terkadang ada intimidasi dari pelaku usaha transportasi konvensional pada pengemudi transportasi online. Dan insiden ini kemudian berujung pada bentrokan antara kedua kubu[2].

Pemerintah daerah sebagai pemegang kendali mengambil langkah yang berbeda-beda dalam menyikapi hal tersebut. Ada sebagian yang melarang adanya transportasi online , seperti pemerintah Kota Magelang [3], pemerintah provinsi jawa barat [4], dan beberapa daerah lain. Serta beberapa daerah yang menerima adanya transportasi online atau belum mengeluarkan kebijakan terkait tranportasi online.

Peran pemerintah dalam menyelesaiakan permasalahan ini menjadi sangat vital. Dilihat dari sisi hukum, memang ini sesuatu yang baru dan belum terakomodasi oleh hukum di Indonesia. Memang dalam hal transportasi sudah ada perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Akan tetapi, kalau kita lihat, sebenarnya pelaku usaha transportasi online tersebut memiliki core usaha yang bukan bergerak dibidang transportasi melainkan usaha dibidang pelayanan elektronik (aplikasi) [5]. Hanya saja jasa yang ditawarkan adalah menghubungkan pengguna layanan transportasi dengan pelaku layanan transportasi. Dari situ sudah jelas bahwa penyamaan transportasi online dengan transportasi non online dari segi perundang-undangan yang sudah berlaku sepertinya kurang tepat.

Di lihat dari sisi perkembangan teknologi, pemerintah tidak seharusnya melarang adanya transportasi online. Karena jaman semakin berkembang. Sistem pakem transportasi yang selama ini sudah mapan tidak menjamin bahwa akan selamanya seperti itu. Bahwa tidak ada yang kekal dalam dunia kecuali perubahan yang merupakan keniscayaan. Adagium bahwa didunia itu tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri [1].

Dari sisi ketenagakerjaan, adanya transportasi online semakin memperluas lapangan pekerjaan. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan dimana pengemudi tranportasi online hanya sebatas sebagai mitra usaha bagi perusahaan penyedia jasa layanan transportasi. Menteri ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyoroti hal ini dalam Talk Show Inspiring Leaders di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/10/2017) [6]. Kedudukan pengemudi harusnya menjadi tenaga kerja yang mempunyai kejelasan dan jaminan bahwa kehidupan ekonomi dapat terus berlangsung. Mempunyai jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Melihat bahwa fenomena ini merupakan fenomena yang bisa dikatakan baru dari sisi hukum, maka pemerintah perlu merumuskan kembali peraturan yang adil bagi semua pihak. Aturan baru ini nantinya harus dapat diterima oleh semua kalangan. Pelaku transportasi konvensional juga harus menerima kenyataan dan aturan baru tersebut. Jika mereka ingin tetap eksis, tingkatkanlah pelayanan dan berinovasilah. Pertahankan sistem keguyuban, antri dan kebersamaan yang selama ini sudah mapan[7]. Atau bisa bergabung dengan mode transportasi online. Bagi transportasi online, perlu mengembangkan skema yang jelas terkait status pengemudi.

Sumber Referensi:

Iklan